Rilis ID INSTITUTE: Perancang RUU KKS Tidak Paham DNA Internet

Ketua ID Institute, Svaradiva Anurdea Devi, mengatakan ada sejumlah pasal dalam RUU yang tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain dan kontradiktif dengan DNA internet dan, antara lain pasal 11 (ayat) 2 huruf d dan e, pasal 38 ayat (1), dan pasal 47 huruf f. 

“Tampaknya perancang RUU ini tidak paham DNA internet. Kenapa? Karena DNA internet ini adalah prinsip-prinsip yang diakui dan disepakati oleh mayoritas masyarakat global,” kata Ketua Internet Development Institute itu.

“Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan Kamtasiber terbatas hanya untuk perlindungan sistem elektronik pada lingkung internal organisasi. Ini apanya yang ¬partisipatory kalau dibatasi hanya kayak gini?” Diva mencontohkan.

Ia melanjutkan, ada tiga prinsip dalam DNA internet yang ia maksud, yaitu partisipasi yang bersifat bottom-up, mengutamakan stabilitas dan integritas sistem, dan memelihara keterbukaan sumber dari produk teknologi.

Hal tersebut ia katakan dalam diskusi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang digelar Kamis (5/9), bekerja sama dengan beberapa pihak. Selain ID Institute, Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Akademisi IT dari ITB Budi Rahardjo, Mantan Wakil Ketua IDSIRTII Salahuddien, Pakar Legislative Drafting Indra Budi Sumantoro, dan Juru Bicara PSI Sigit Widodo.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, meninjau perihal rencana pembatasan internet ini dari perspektif HAM. Menurutnya, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menggunakan dua paradigma sekaligus, yaitu keamanan (security) dan ketahanan (resilience).

Bahkan dalam pasal 3 dalam RUU tersebut, yang dimaksud dengan keamanan siber adalah upaya melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara.

Sayangnya, menurut Usman Hamid, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber tidak menyebut secara jelas bentuk dan sumber ancaman terhadap Negara, sehingga membuka peluang terjadinya multitafsir terhadap pasal dan mendorong praktik-praktik yang menyimpang.

“Kalau kita belum punya perumusan semacam itu, kita akan terjebak ke dalam praktik-praktik yang selama ini mencampuradukkan keduanya (sumber keamanan internal dan eksternal). Misalnya, ancaman terhadap kedaulatan Negara, mestinya itu didefiniskan ancaman keamanan yang datang dari eksternal (luar), tapi dalam praktiknya seringkali diterapkan ke dalam kelompok-kelompok musuh di dalam negeri, seperti kelompok separatis yang pasti dianggap sebagai musuh yang akan mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara,” papar aktivis HAM tersebut.

Problem lain yang muncul bisa dilihat dalam pasal 47. Pasal itu melimpahkan kewenangan pemberian izin untuk kegiatan penelitian dan pengujian kekuatan Keamanan dan Ketahanan Siber kepada BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

Menanggapi hal itu, pakar TI dari ITB, Budi Rahardjo, tegas menolak. Ia menilai rencana BSSN yang bisa menerbitkan izin penelitian dan sertifikasi produk teknologi dan informasi melampaui kewenangannya.

“Wewenang berlebihan untuk lembaga yang tak cukup sumber daya,” ujar akademisi ITB yang terlibat diskusi melalui teleconference itu. 

pakar keamanan internet dan mantan wakil ketua ID-SIRTII, M. Salahuddien menyebut tidak ada hal mendesak di balik rencana pengesahan RUU Kamtasiber yang merupakan inisiatif DPR itu.

Ia menyebut sebaiknya DPR RI lebih memprioritaskan RUU yang lebih urgen dengan kebutuhan masyarakat dan industri internet sekarang.

“Saya melihat tidak ada kemendesakan sehingga RUU ini harus disahkan,” ungkap pria yang disapa Didien itu.

“Masih ada beberapa prioritas legislasi yang sebenarnya lebih mendesak daripada RUU ini. Contohnya RUU Perlindungan Data Pribadi. Ada juga yang lebih mendesak untuk merubah atau memperbarui UU Telekomunikasi, UU Telekomunikasi itu umurnya sudah 20 tahun. Kita berbicara mengenai keamanan internet, tetapi  seluruh bangunan industri siber di Indonesia ini menggunakan UU Telekomunikasi. Sedangkan dalam UU Telekomunikasi tersebut tidak ada satu patah kata pun yang menyebut internet, cyber, apalagi cyber security,” lanjut Didien.

Sedangkan, pakar legislative drafting, Indra Budi Sumantoro, memandang RUU ini akan kontraproduktif dengan kebijakan politik Presiden Jokowi soal investor asing. Pasalnya, keberadaan BSSN yang nantinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pengembangan teknologi dan informasi akan menambah panjang proses birokrasi. 

“Potensi abuse of power, bisa ada kegiatan-kegiatan transaksional untuk mendapatkan izin. Bisa kontraproduktif dengan arahan Presiden Jokowi soal perizinan-perizinan yang harus dipangkas dari segi regulasi, dan sebagainya. Usulan ini justru menambah proses birokrasi itu sendiri,” pungkasnya.

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, meminta DPR-RI untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi Undang-undang.

“Masih terlalu banyak pasal yang terkesan dipaksakan masuk ke dalam Rancangan Undang-undang ini,” ujar Sigit, Kamis (05/09/2019) siang.  Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Ancam Kebebasan Kita?” di Basecamp DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Lebih jauh, Sigit menilai, RUU ini tidak perlu dipaksakan untuk disahkan oleh DPR-RI periode sekarang, mengingat masa jabatan mereka sebentar lagi akan berakhir. Ia justru berharap pada legislator terpilih hasil Pileg 2019 agar bisa melakukan pembahasan dan kajian yang lebih komprehensif.

“Sebentar lagi DPR-RI baru hasil Pemilu 2019 akan segera dilantik, sebaiknya RUU ini dibahas kembali oleh DPR baru dengan melibatkan seluruh stakeholder pengguna internet Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga meminta DPR-RI untuk meninjau kembali kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terlalu besar dalam RUU ini. “Banyak yang khawatir BSSN akan menjadi superbody dengan wewenang yang terlalu besar. Dengan kewenangan sebesar ini, harus ada pengawasan yang ketat dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang,” kata Sigit.

DPR RI juga diminta untuk tidak menggunakan paradigma lama dalam menyusun undang-undang yang mengatur hal baru seperti internet. “Paradigma lama seperti pengawasan ekstra ketat, sensor, hingga menciptakan rezim perizinan baru bukan cara yang tepat untuk mengatur media baru seperti internet,” tuturnya.

1 Comment

  1. […] ID INSTITUTE: Perancang RUU KKS Tidak Paham DNA Internet […]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *