Catatan Diskusi Santuy “Apa saja hak kita atas data kita di dunia digital?” – 5 Mei 2020

Apa Saja Hak Kita Terhadap Data ?
by Mira Fajri

Pemaparan dimulai dengan penjelasan mengenai definisi dari data itu sendiri, apa saja hak kita terhadap data dan apa saja data yang perlu dilindungi kemudian penjelasan mengenai apakah keamanan informasi itu.

Kemudian dimana saja data kita berada ? Data kita dapat berada di penyedia jaringan internet (ISP), penyedia hosting, penyedia aplikasi/platform/layanan konten, negara/aparat penegak hukum/layanan publik, perbankan/penyedia jasa sektor formal dan terakhir dapat berada di piha yang tidak kita inginkan.

Pembahasan berlanjut kepada dasar hukum yang mengatur mengenai hak atas perlindungan data pribadi di Indonesia diantaranya adalah

-UU ITE

 (UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik)

– PP 71/2019

 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

-Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Sudah Paham Hak, Lalu ?
by Bhredipta Socarana

Pemaparan dimulai dengan penjelasan bahwa sebaiknya kita tidak terlalu terpaku dengan UU ITE dan kita juga tidak bisa terlalu bergantung kepada pemerintah dan penyedia platform.

Sebagai publik sebaiknya kita tetap harus menjaga keamanan data pribadi kita serta kritis terhadap data kita dan sebaiknay para pemangku kepentinga harus berbenah dan saling kolaborasi karena keamanan data di internet sangatlah penting bagi stakeholder.

Pemilik data juga harus memahami konsekuensi dari permintaan perlindungan data. Serta sebaiknya hubungan antara pengguna dan platform haruslah seimbang serta pemerintah selalu siap menyediakan mediasi jika terjadi sengketa antara masyarakat dan platform. Pemerintah sedang membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang jika UU PDP disahkan tetap diperlukan kerjasama antara seluruh pihak dan harus bekerja bersama untuk menjalankan UU agar berjalan baik dan tetap perlu diingat bahwa UU PDP bukanlah obat penyembuh segala penyakit. Tetap diperlukan kesadaran serta kehati-hatian pemilik data yang memiliki langkah paling awal dalam melindungi data pribadinya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *