Rilis Media: Dinilai Bermasalah, ID Institute Tolak RUU KKS

Selasa (17/9) – Internet Development Institute atau lebih dikenal dengan sebutan ID Institute menolak RUU KKS yang tengah dibahas di DPR. Ketua ID Institute, Svaradiva, mengatakan ada sejumlah pasal dalam RUU yang tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain dan kontradiktif dengan DNA internet. Antara lain pasal 8, pasal 11 ayat 2, pasal 38 ayat 1, dan pasal 46.

Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan Kamtasiber terbatas hanya untuk perlindungan sistem elektronik pada lingkung internal organisasi. “Di DNA internet terdapat prinsip participatory bottom-up process. Ini apanya yang participatory dan bottom-up kalau dibatasi hanya kayak gini?” Diva mencontohkan.

Pasal 11 ayat 2 misalnya, menyebutkan bahwa ancaman siber terdiri atas produk, prototipe produk, rancangan produk, atau invensi yang dapat digunakan sebagai senjata siber. “Semua perangkat yang terhubung ke internet (seperti laptop, ponsel) bisa menjadi senjata siber. Berarti semua produk untuk mengakses internet masuk dalam ancaman siber dan diawasi oleh BSSN?” lanjutnya.

Juga dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa BSSN melakukan penapisan terhadap konten dan aplikasi elektronik yang mengandung muatan perangkat lunak berbahaya untuk mendukung upaya pelindungan terhadap masyarakat pengguna aplikasi elektronik. “Bukankah penapisan adalah wewenang Kominfo? Mengapa RUU ini memungkinkan BSSN menjadi lembaga super yang bisa menjalankan wewenang lembaga lain? Dan ini tidak sesuai dengan prinsip interoperability internet governance di mana banyak organisasi atau lembaga memiliki dan menjalankan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Terakhir, contoh pasal lain yang menurut ID Institute bermasalah ialah pasal 47 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan deteksi, BSSN melakukan pemberian izin untuk kegiatan penelitian dan pengujian kekuatan Keamanan dan Ketahanan Siber. “Ini kita mau balik ke era sebelum reformasi atau gimana? Kemarin juga bincang dengan Pak Budi Rahardjo dosen komputer di ITB, ia pun menolak. Kebayang tidak ribetnya kayak apa kalau mahasiswa komputer mau bikin penelitian terkait kamtasiber harus izin BSSN, lalu itu BSSN harus keluarin berapa izin dalam sehari? Logika aja, ga realistis.”

Sebelumnya, ID Institute telah menggelar diskusi publik terkait RUU KKS bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Juru Bicara PSI bidang IT Sigit Widodo, Akademisi ITB Budi Rahardjo, eks wakil ketua ID SIRTII Salahuddien, dan pakar legislative drafting Indra Budi Sumantoro telah menggelar diskusi publik terkait RUU KKS pada 4 September2019. Mereka semua setuju untuk menolak draft RUU tersebut dikarenakan RUU tersebut memiliki banyak revisi dan dipertanyakan oleh berbagai stakeholder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *